Dinas Kesehatan Kota Tangerang dibentuk untuk mengelola layanan kesehatan di kota tersebut. Seiring perkembangannya, pada tahun 2012, Pemkot Tangerang membangun RSUD Kota Tangerang, yang diresmikan sebagai BLUD pada tahun 2014. Struktur organisasi Dinas Kesehatan diatur dalam Perwali No. 59 Tahun 2016, yang kemudian diperbarui dengan Perwali No. 99 dan 100 Tahun 2020. Hingga kini, Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Dalam regulasi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang termasuk dalam klasifikasi Dinas tipe A. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Tangerang menyelenggarakan fungsi dan wewenang yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah , pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Kota Tangerang, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kota Tangerang, dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang per Januari 2020 berjumlah 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengalami beberapa perubahan sejak sebelum 1997, saat masih bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Setelah menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada 1998–2000, lembaga ini berganti nama menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang pada 2000, lalu menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang pada 2004. Pada 2008, namanya disederhanakan menjadi Dinas Pendidikan, hingga akhirnya pada 2016, setelah Kota Tangerang menjadi kota otonom, resmi terbentuk sebagai Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Sejak itu, dinas ini terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.

Dinas Sosial Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan fokus pada kesejahteraan, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Program unggulannya antara lain penyaluran alat bantu disabilitas dan penguatan peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di setiap kelurahan.