Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengalami beberapa perubahan sejak sebelum 1997, saat masih bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Setelah menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada 1998–2000, lembaga ini berganti nama menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang pada 2000, lalu menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang pada 2004. Pada 2008, namanya disederhanakan menjadi Dinas Pendidikan, hingga akhirnya pada 2016, setelah Kota Tangerang menjadi kota otonom, resmi terbentuk sebagai Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Sejak itu, dinas ini terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.

Sejarah berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentu tidak lepas dari dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Momentum Kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan pada 17 Agustus 1950 merupakan perkembangan penting bagi rakyat Jawa Barat karena pada saat itu terbentuk pula Provinsi Jawa Barat. Pada masa itu dibentuklah Kantor Inspeksi Pengajar Daerah sebagai komando tertinggi untuk mengkoordinasikan kantor inspeksi yang mengelola jenis- jenis pendidikan di tingkat daerah (Provinsi).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mengalami perubahan organisasi dan lokasi. Sebelum 1982, pendidikan di Jawa Tengah dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah di Semarang. Pada 2003, PP No. 8 Tahun 2003 menyederhanakan struktur, memecah dinas menjadi tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan aspirasi daerah. Pada 2005, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang resmi berdiri dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Mungkid, Magelang, hingga sekarang.

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sekaligus tidak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan daerah, mengubah system pemerintahan terdiri dari pemerintah (pusat), pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang bersifat otonom. Semula bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur kemudian berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, lalu berubah menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (PP 41/2007). Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7, dan di perbaruhi lagi dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.