Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan dinas ini berawal dari kebutuhan untuk mengelola potensi wisata yang kaya di Pangkalpinang, termasuk wisata budaya, sejarah, dan alam yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Seiring dengan perkembangan kota sebagai pusat administratif dan ekonomi di Bangka Belitung, Dinas Pariwisata mengalami berbagai transformasi struktural dan program kerja. Berawal dari penggabungan dengan sektor kebudayaan, dinas ini kemudian berkembang menjadi lembaga yang lebih fokus dalam mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Pangkalpinang.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya tarik wisata daerah, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terus berinovasi dalam mempromosikan berbagai destinasi unggulan, seperti Pantai Pasir Padi, Kampung Melayu, dan kawasan heritage kota. Selain itu, dinas ini aktif dalam menggelar berbagai festival budaya dan event pariwisata guna menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat identitas kota sebagai destinasi wisata di Sumatera.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016. Pada saat pertama kali didirikan, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berlokasi di Gedung Dwisatawarsa Jl. Pekapalan Alun-alun Utara Yogyakarta, yang kemudian pada 1 Juli tahun 2017 hingga saat ini berkedudukan di Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta.

Bangunan kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta saat ini adalah salah satu Bangunan Cagar Budaya (BCB) dan masuk dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB). Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.07/PW.007/MKP/2010, gedung Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dilindungi oleh UU RI nomor 5 Tahun 1992.

Sebelum menjadi Dinas Pariwisata, nama organisasi ini telah mengalami tiga kali perubahan nama yaitu Dinas Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1996 dengan nama Dinas Pariwisata Kota madya Daerah Tingkat II Yogyakarta, kemudian pada tahun 2000 diubah menjadi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008.

Secara historis, dinas ini terbentuk pada 2001 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 52 Tahun 2001, sebagai hasil penggabungan empat instansi pemerintah terkait pariwisata dan kebudayaan. Awalnya bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlokasi di Jalan LLRE Martadinata No. 209, Bandung.

Pada 2007, sesuai kebijakan Otonomi Daerah, nomenklatur diubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menegaskan peran pariwisata dalam ekonomi daerah, sementara kebudayaan tetap menjadi urusan wajib sesuai Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021.