Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengalami beberapa perubahan organisasi seiring waktu. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan Permen LHK No. P.74/2016, Dinas Kehutanan diklasifikasikan dalam tiga tipe perangkat daerah.

Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada Perda Jabar No. 21 Tahun 2008 dan ditindaklanjuti dengan Pergub Jabar No. 117 Tahun 2009, yang mencakup UPTD seperti Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT).

BRLKT beroperasi dari 2010 hingga 2015, kemudian menjadi Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) pada 2016-2018. Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017 dan No. 85 Tahun 2017 menetapkan tugas dan fungsi UPTD. Perubahan nomenklatur terakhir sesuai Pergub Jabar No. 21 Tahun 2019, menetapkan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (SPTH) yang berlaku hingga kini.

Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dimulai sejak awal kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, penyelenggaraan kesehatan di Jawa Barat dikelola oleh Jawatan Kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Purwosuwardjo di Bandung. Kantor ini berpindah dari Jalan Diponegoro ke Jalan Braga sebelum akhirnya mengungsi ke Garut pada April 1946 akibat serangan Belanda.

Pada 1 Agustus 1946, dibentuk Inspeksi Kesehatan Jawa Barat yang beberapa kali mengalami perubahan nama hingga menjadi Dinas Kesehatan Daswati I Jawa Barat pada 1959. Sejak Pelita I, organisasi kesehatan terus berkembang. Pada 1970, berdasarkan keputusan gubernur, dibentuk Jawatan Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Tahun 1975, keputusan Menteri Kesehatan memisahkan Dinas Kesehatan Tingkat I dari Kanwil Depkes Jawa Barat dengan struktur yang mencakup bagian tata usaha, perencanaan, serta pelayanan dan pengendalian. Tahun 1979, struktur organisasi diperluas menjadi lima bidang, termasuk evaluasi, pelayanan kesehatan masyarakat, serta pengendalian obat dan makanan. Perubahan kembali terjadi pada 1986 dengan penambahan satu bidang baru.

Pada era desentralisasi, terjadi perubahan besar pada 2001 dengan penggabungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Depkes Jawa Barat menjadi satu lembaga, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Secara historis, dinas ini terbentuk pada 2001 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 52 Tahun 2001, sebagai hasil penggabungan empat instansi pemerintah terkait pariwisata dan kebudayaan. Awalnya bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlokasi di Jalan LLRE Martadinata No. 209, Bandung.

Pada 2007, sesuai kebijakan Otonomi Daerah, nomenklatur diubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menegaskan peran pariwisata dalam ekonomi daerah, sementara kebudayaan tetap menjadi urusan wajib sesuai Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021.

Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkaitan erat dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terbentuk pada 17 Agustus 1950, Provinsi Jawa Barat didirikan, dan Kantor Inspeksi Pengajar Daerah dibentuk untuk mengoordinasikan pendidikan di tingkat provinsi.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), lembaga ini mengalami perubahan menjadi Kantor Perwakilan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Daerah. Memasuki Orde Baru, melalui Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/O/1975 dan Keppres Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, namanya diubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Kanwil Depdikbud).

Era reformasi dan otonomi daerah membawa perubahan signifikan dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, yang membagi kewenangan pemerintahan ke tingkat daerah. Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan Perda No. 15 Tahun 2000, yang membentuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Pada 2001, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 menetapkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta pendidikan luar sekolah.

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan tata kelola pendidikan kembali diatur, memberikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tanggung jawab utama dalam pengelolaan pendidikan menengah hingga saat ini.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat resmi berdiri pada 10 Januari 1959 sebagai Kantor Urusan Perburuhan Provinsi Tingkat I Jawa Barat. Seiring pelaksanaan otonomi daerah, instansi ini dibentuk melalui Perda Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000, menggabungkan Dinas Tenaga Kerja, Kanwil Departemen Tenaga Kerja, serta Kanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Dinas ini memiliki struktur organisasi yang mencakup Sekretariat (dengan tiga subbagian: Perencanaan & Pelaporan, Keuangan & Aset, serta Kepegawaian, Umum & Kehumasan), empat bidang utama (LATTAS, PENTA, HI&Jamsos, Wasnaker), tiga Balai Latihan Kerja (Mandiri, Pekerja Migran Indonesia, dan Kompetensi), serta lima UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan di Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung, dan Tasikmalaya.

Berdasarkan Perda Jawa Barat No. 82 Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi dalam pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Struktur organisasi dan tata kerja diperbarui melalui Pergub No. 65 Tahun 2016, No. 88 Tahun 2016, serta No. 78 Tahun 2017.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai perangkat daerah tipe A, dinas ini bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang pangan. Kedudukannya diperjelas melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016, yang menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas tersebut.

Pada 9 Januari 2018, melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2018, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Mutu Pangan Segar Kelas A di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan. UPT ini berperan dalam memastikan kualitas pangan segar yang beredar di Kabupaten Bogor.

Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan tugas pembantuan. Fungsi-fungsi utama dinas ini meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terkait ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan.

Melalui peraturan-peraturan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan distribusi pangan yang aman dan merata bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.