Pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sekaligus tidak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan daerah, mengubah system pemerintahan terdiri dari pemerintah (pusat), pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang bersifat otonom. Semula bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur kemudian berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, lalu berubah menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (PP 41/2007). Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7, dan di perbaruhi lagi dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkaitan erat dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terbentuk pada 17 Agustus 1950, Provinsi Jawa Barat didirikan, dan Kantor Inspeksi Pengajar Daerah dibentuk untuk mengoordinasikan pendidikan di tingkat provinsi.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), lembaga ini mengalami perubahan menjadi Kantor Perwakilan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Daerah. Memasuki Orde Baru, melalui Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/O/1975 dan Keppres Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, namanya diubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Kanwil Depdikbud).

Era reformasi dan otonomi daerah membawa perubahan signifikan dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, yang membagi kewenangan pemerintahan ke tingkat daerah. Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan Perda No. 15 Tahun 2000, yang membentuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Pada 2001, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 menetapkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta pendidikan luar sekolah.

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan tata kelola pendidikan kembali diatur, memberikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tanggung jawab utama dalam pengelolaan pendidikan menengah hingga saat ini.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 mengalami perubahan disebabkan
adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang disusun pada Tahun 2020 ini.
Hal ini berakibat adanya perubahan Renstra Perangkat Daerah. Demikian juga dengan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, akan menyusun Perubahan
Renstra Tahun 2018-2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mengalami perubahan organisasi dan lokasi. Sebelum 1982, pendidikan di Jawa Tengah dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah di Semarang. Pada 2003, PP No. 8 Tahun 2003 menyederhanakan struktur, memecah dinas menjadi tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan aspirasi daerah. Pada 2005, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang resmi berdiri dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Mungkid, Magelang, hingga sekarang.

Sejarah berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentu tidak lepas dari dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Momentum Kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan pada 17 Agustus 1950 merupakan perkembangan penting bagi rakyat Jawa Barat karena pada saat itu terbentuk pula Provinsi Jawa Barat. Pada masa itu dibentuklah Kantor Inspeksi Pengajar Daerah sebagai komando tertinggi untuk mengkoordinasikan kantor inspeksi yang mengelola jenis- jenis pendidikan di tingkat daerah (Provinsi).