Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan tata bangunan, tata ruang, sumber daya air, dan bina marga yang menjadi kewenangan daerah.
Merupakan dinas teknis, namun demikian apabila dilihat dari sumber daya manusia komposisi pegawai non teknis lebih banyak dibandingkan dengan pegawai teknis.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, struktur organisasi DPUPR diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022, yang mencakup kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas ini.

DPUPR memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta tugas pembantuan lainnya. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.