Badan Korporasi

Adinda Chellindya_Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

• Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

• DINKOP NGAWI

21 Februari 2017

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan sektor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

Dinas ini berstatus sebagai lembaga pemerintah daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Status hukum ini memberikan legitimasi bagi Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang koperasi dan UMKM.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan bidang koperasi dan usaha mikro;
pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan usaha mikro;
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang operasi dan usaha mikro;
penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang koperasi dan usaha mikro; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kewenangan:

rekomendasi usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
rekomendasi pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayahi keanggotaannya dalam Daerah;
pemeriksaan dan pengawasan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2022: Mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Undang-Undang tentang Koperasi: Memberikan dasar hukum bagi pengelolaan koperasi di Indonesia.

Peraturan Pemerintah terkait UMKM: Mengatur tentang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional.

Kepala
Sekretariat

• Sub Bagian Keuangan
• Sub Bagian Umum
  Bidang Koperasi
  Bidang Usaha Mikro
  Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi
• Seksi Transformasi
  Kelompok Jabatan Fungsional

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sebagian

• Bahasa Indonesia

https://dinkop.ngawikab.go.id/