Dinas ini didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan melaksanakan otonomi daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemerintah, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang lebih baik.

Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dimulai sejak awal kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, penyelenggaraan kesehatan di Jawa Barat dikelola oleh Jawatan Kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Purwosuwardjo di Bandung. Kantor ini berpindah dari Jalan Diponegoro ke Jalan Braga sebelum akhirnya mengungsi ke Garut pada April 1946 akibat serangan Belanda.

Pada 1 Agustus 1946, dibentuk Inspeksi Kesehatan Jawa Barat yang beberapa kali mengalami perubahan nama hingga menjadi Dinas Kesehatan Daswati I Jawa Barat pada 1959. Sejak Pelita I, organisasi kesehatan terus berkembang. Pada 1970, berdasarkan keputusan gubernur, dibentuk Jawatan Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Tahun 1975, keputusan Menteri Kesehatan memisahkan Dinas Kesehatan Tingkat I dari Kanwil Depkes Jawa Barat dengan struktur yang mencakup bagian tata usaha, perencanaan, serta pelayanan dan pengendalian. Tahun 1979, struktur organisasi diperluas menjadi lima bidang, termasuk evaluasi, pelayanan kesehatan masyarakat, serta pengendalian obat dan makanan. Perubahan kembali terjadi pada 1986 dengan penambahan satu bidang baru.

Pada era desentralisasi, terjadi perubahan besar pada 2001 dengan penggabungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Depkes Jawa Barat menjadi satu lembaga, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Pada masa sebelum kemerdekaan Dinas Kesehatan yang ada saat ini, telah berfungsi sebagai tempat kegiatan pelayanan kesehatan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan kesehatan menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan salah satu dinas yang berada di bawah Pemerintahan Kota Yogyakarta yang bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Awal pembentukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan. Seiring berjalannya waktu, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengalami beberapa kali perubahan peraturan. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 96 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tata kerja dinas kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan dan pengembangan Dinas Kesehatan ini sejalan dengan perkembangan Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi.

Pada tahun 2000, dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Seiring dengan itu, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang mengalami penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin berkembang. Perubahan-perubahan tersebut mencakup peningkatan kapasitas layanan, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dinas Kesehatan Magelang berkembang sejak 1979, mulai dari penguatan Puskesmas dan imunisasi, peningkatan layanan kesehatan pada 1990-an, desentralisasi dan Jamkesmas di 2000-an, pencegahan stunting dan JKN pada 2010-an, hingga penanganan COVID-19 dan transformasi digital sejak 2020. Dinkes Magelang terus berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program inovatif dan kolaborasi.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang dibentuk untuk mengelola layanan kesehatan di kota tersebut. Seiring perkembangannya, pada tahun 2012, Pemkot Tangerang membangun RSUD Kota Tangerang, yang diresmikan sebagai BLUD pada tahun 2014. Struktur organisasi Dinas Kesehatan diatur dalam Perwali No. 59 Tahun 2016, yang kemudian diperbarui dengan Perwali No. 99 dan 100 Tahun 2020. Hingga kini, Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang.